Muara Jaya, 14 Oktober 2026 — Pemerintah Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, bersama tim pelayanan administrasi kependudukan melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran warga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos), sekaligus pelayanan jemput bola administrasi kependudukan pada Rabu (14/10/2026).

Kegiatan ini merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih mudah dan dapat diakses langsung di desa. Dalam kegiatan tersebut, tim memberikan pelayanan perekaman KTP elektronik (KTP-el), aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), serta penertiban status perkawinan dan perceraian yang belum tercatat.

Pelayanan jemput bola ini diharapkan membantu warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap maupun yang perlu memperbarui data sesuai kondisi sebenarnya. Kelengkapan dokumen dan ketepatan data kependudukan penting untuk mendukung akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.

Selain pelayanan administrasi kependudukan, kegiatan juga mencakup pendataan dan pendaftaran warga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos). Perlinsos merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat menghadapi risiko sosial dan ekonomi melalui berbagai program bantuan maupun jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Pendataan ini diharapkan membantu menyediakan informasi mengenai kondisi warga sebagai bahan pendukung penentuan sasaran program. Namun, pendaftaran tidak secara otomatis menjamin penerimaan bantuan karena setiap program memiliki persyaratan dan mekanisme penetapan tersendiri.

Aktivasi IKD juga menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi digital pelayanan kependudukan. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses identitas kependudukan dalam bentuk digital melalui aplikasi resmi pada telepon pintar, sehingga pemanfaatan layanan administrasi berbasis digital semakin dikenal.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa Muara Jaya berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya dokumen kependudukan yang lengkap dan data sosial yang akurat. Kolaborasi antara pemerintah desa dan instansi terkait diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang lebih dekat, tertib, dan mudah dijangkau, sekaligus mendukung pendataan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.