Muara Jaya, Juli 2025 — Pemerintah Desa Muara Jaya terus menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal bagi para pelaku usaha lokal.

Kegiatan ini melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk Kementerian Agama Kabupaten Balangan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pendamping UKM desa, serta stakeholder terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Muara Jaya memenuhi standar keamanan, legalitas, dan kehalalan sesuai regulasi pemerintah.

Proses pendampingan dimulai dengan sosialisasi manfaat dan pentingnya sertifikasi halal dan NIB, dilanjutkan dengan pendataan pelaku usaha, pengisian formulir, serta pendampingan teknis dalam proses pengajuan ke BPJPH Kementerian Agama.

"Langkah ini menjadi bagian dari strategi desa dalam meningkatkan kualitas produk lokal serta memberikan perlindungan konsumen," ujar perwakilan pendamping UKM. “Dengan adanya sertifikat halal dan NIB, produk dari Desa Muara Jaya diharapkan mampu menembus pasar lebih luas, termasuk ritel modern dan platform digital.”

Kepala Desa Muara Jaya, H. Suhaimi, S.Pd., menyambut baik kerja sama ini dan menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

Dukungan dari BPJPH Kemenag Balangan menjadi sangat strategis, mengingat sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan mutlak dalam menghadapi tren pasar yang semakin selektif terhadap produk bersertifikat.

Melalui program ini, diharapkan pelaku UKM desa tidak hanya bertumbuh dalam aspek produksi, tetapi juga memiliki landasan hukum dan kepercayaan konsumen yang lebih kuat. Desa Muara Jaya pun terus berkomitmen menjadi desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas ekonomi lokal.

---