Banjarmasin, 14–17 Juli 2025 – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan, Kepala Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, turut berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini mengusung tema: “Dana Desa Anti Bocor”, dan berlangsung selama empat hari, bertempat di Banjarmasin.

Kegiatan ini diikuti oleh aparatur desa dari Kecamatan Awayan dan Paringin Selatan, dengan peserta meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Kepala Urusan Keuangan. Bimbingan teknis ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, pengawasan penggunaan dana desa, serta pencegahan tindak penyimpangan dan korupsi.

Selama kegiatan, peserta dibekali berbagai materi dari narasumber kredibel, antara lain dari Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Kejaksaan Negeri Balangan, BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektorat Kabupaten Balangan, serta Kementerian Desa PDTT RI. Adapun topik yang dibahas antara lain:

• Asas-asas umum pemerintahan yang baik

• Antisipasi kebocoran dana desa

• Pengawasan dan potensi pelanggaran hukum

• Sistem pengendalian internal dan penyusunan APBDes perubahan

• Prioritas penggunaan dana desa

Kepala Desa Muara Jaya, H. Suhaimi, S.Pd., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa Bimtek semacam ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, tertib administrasi, dan bebas dari praktik maladministrasi.

“Kami berharap melalui pelatihan ini, kami dapat mengelola keuangan desa secara lebih baik, sesuai regulasi, dan tentunya bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ditutup pada Kamis, 17 Juli 2025, dengan agenda penyusunan rencana kerja tindak lanjut dan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam tata kelola desa masing-masing.